Camp dan Seminar Nasional Anti Kekerasan Seksual Satgas PPKS Unsur Mahasiswa

06 Oktober 2023 - kategori Kegiatan Satgas 1378 Views

Satgas PPKS Universitas Negeri Surabaya mengadakan Camp dan Seminar Nasional Anti Kekerasan Seksual Satgas Unsur Mahasiswa, pada Jum’at - Minggu, 3 - 5 Oktober 2023 di Hotel New Start, Trawas, Mojokerto.

Acara tersebut merupakan program capacity building bagi Satgas Unsur Mahasiswa untuk di jadikan bekal dalam peran menjadi pionir pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampusya masing - masing.

Dalam kegiaan tersebut, Satgas PPKS Unsur Mahasiswa mendapatkan 9 materi yang di sampaikan dengan Narasumber terpercaya. 9 materi tersebut sebagai berikut : Refleksi Permendikbud No 30 Tahun 2021, Manajemen Laporan Kasus Kekerasan Seksual, Trik dan Tips Pendampingan Korban, Kualifikasi Kekerasan Seksual dan Kategorisasi Sanksi, Manajemen Platfrom Sosmed Anti Kekerasan Seksual, Building Networking for Zero Sexual Violence, Cyber Crime Kasus Kekerasan Seksual dan Penanganannya, Peran Mahasiswa dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Materi 1 : Refleksi Permendikbud No 30 Tahun 2021

Materi pertama di Narasumberi oleh Bpk Iman Pasu Purba, SH., MH. Sebelum masuk ke materi, beliau mengajak untuk refleksi dan melihat kasus yang akhir - akhir ini terjadi. Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus, Komnas Perempuan : Fenomena Gunung Es, 45 Mahasiswi di Bali Jadi Korban Pelecehan Seksual : Pelaku Mahasiswa hingga Dosen, Pelecehan Seksual di Kampus : Seorang Dosen UNJ di duga Sexting ke Mahasiswi, dan kasus kekerasan seksual yang lain yang dilakukan di tempat institusi pendidikan.

Bentuk - bentuk Kekerasan Seksual pada Pasal 5 Permendikbud 30 Tahun 2021 mengatur secara komprehensif mengenai tindakan apa saja yang tergolong pada kekerasan seksual baik yang dilakukan secara verbal, nonfisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Korelasi Permendikbud dengan Pancasila dan Konstitusi adalah pada Sila ke - 2 dalam pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. ini merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bahwa manusia merupakan makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Kemudian Pada Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (selanjutnya di singkat Permen PPKS) berupaya : Pemenuhan Hak Pendidikan Setiap WNI, Penanggulangan Kekerasan Seksual dengan Pendekatan Institusional dan Berkelanjutan, Peningkatan Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual, Penguatan Kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Perguruan Tinggi.

Prinsip - Prinsip PPKS dalam Permendikbudristek Pasal 3 di laksanakan dengan : a. Kepentingan terbaik bagi korban, b. Keadilan dan kesetaraan gender, c. Kesetaraan hak dan aksebilitas bagi penyandang disabilitas, d. Akuntabilitas, e. Independent, f. Kehati - hatian, g. Konsisten, h. Jaminan Ketidak berulangan.

Prinsip - Prinsip PPKS dalam UU TPKS Pasal 2 tentang Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di dasarkan pada asas : a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b. Nondiskriminasi, c. Kepentingan yang terbaik bagi Korban, d. Keadilan, e. Kemanfaatan dan, f. Kepastian Hukum.

Prinsip - Prinsip PPKS dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) PPKS Pasal 3 dilaksanakan dengan : a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b. Nondiskriminasi, c. Kepentingan yang terbaik bagi Korban, d. Keadilan, e. Kemanfaatan, f. Kepastian Hukum.

Kode etik penanganan kasus : Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan, Menjamin keamanan Korban, Saksi, dan / atau Pelapor, Menjaga independensi dan kreadibilitas Satuan Tugas.

Selubung Kultural Kekerasan Seksual : Menyalahkan korban atau Victim Blamming, Self Blamming, Tuduhan Palsu atau False Accusation, Pembebanan Pembuktian, Kelumpuhan Sementara atau Tonic Immobility.

Materi 2 : Manajemen Platfrom Sosmed Anti Kekerasan Seksual

Materi kedua di sampaikan oleh Bu Putri Aisiyah, S.Sos., M.Med.Kom. Pada materi tersebut Bu Putri mengajak peserta untuk melihat track kasus tentang kekerasan seksual yang di alami oleh salah satu mahasiswi di UGM yang mencuat ke publik.

Dengan melihat berita tersebut kita bisa mengetahui bahwasannya media sosial memiliki beberapa peran, antara lain yaitu : Media sosial sebagai informasi, Sosialisasi, Edukasi, Penanganan, dan Pencitraan.

Bagaiamana Membuat Publisitas yang Baik? a. Tentukan Tujuan & Kenali Audiens (Publik Internal dan Publik Eksternal), b. Mau Bicara & Media Apa Yang Akan Digunakan (Buat poin - poin yang ingin di sampaikan, Tentukan media yang akan di gunakan, Buat draft, Bahas di Internal Satgas, Cek kata per kata, kalimat per kalimat, jika perlu diskusi dengan ahli bahasa, ahli semiotika, dan ahli hukum), c. Ukur Dampak Pesan (Cek komentar, Cek Pemberitaan di media, Minta Feedback / Umpan balik dari audiens, Buat evaluasi berkala).

Pedoman Menghadapi Media oleh Cutlip, Center & Broom : Bicaralah dari perspektif kepentingan publik, bukan perusahaan, Tulislah berita yang mudah di baca dan berguna, Jika tidak ingin pernyataan di kutip, sebaiknya tidak usah dikatakan, jangan gunakan “off the record”, Jangan berdebat dengan jurnalis, sebab bisa jadi anda akan kehilangan kontrol diri, Nyatakan fakta paling penting di awal, Jika ada pertanyaan yang menyinggung atau tidak anda sukai, maka jangan ulang pertanyaan tersebut dan jangan menunjukkan ketidaksukaan anda, Jika jurnalis memberi pertanyaan langsung, maka berilah jawaban langsung, jangan memberikan informasi sukarela yang akhirnya menjadi bluder bagi anda di kemudian hari, Jangan lakukan press conference kecuali anda punya sesuatu yang bernilai berita.

Hal yang sebaiknya dihindari : Mengirim publisitas terlalu sering (ini untuk menghindari kejenuhan media dan khalayak) kirim informasi yang benar - benar layak tayang, Terjebak pada strategi press agentry (menggunakan berbagai cara untuk menciptakan berita dan merebut perhatian media) prinsip utamanya hanya meraih popularitas.

Materi 3 : Klasifikasi dan Kategorisasi Sanksi Kekerasan Seksual

Hari kedua pelaksanaan Camp Nasional Anti Kekerasan Seksual Satgas PPKS Unsur Mahasiswa, dibuka dengan pemaparan materi oleh Iman Pasu Purba, SH., MH. tentang “Klasifikasi Kekerasan Seksual dan Kategorisasi Sanksi”. Pak Iman menguraikan salah satu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Wakil Rektor di sebuah Perguruan Tinggi. Para peserta lantas diarahkan untuk mendiskusikan rekomendasi sanksi yang tepat bagi pelaku.

Dalam menentukan sanksi, terdapat sejumlah pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain: (1) Kualitas perbuatan diukur dari dampak yang diterima oleh korban, (2) Jumlah korban dan jenis kekerasan seksual yang dilakukan, (3) Potensi keberulangan kekerasan seksual, (4) Harapan atau keinginan korban, (5) Harkat dan martabat lembaga yang biasanya berkaitan dengan kasus viral, (6) Pengakuan dan kerjasama dari terlapor, serta (7) Budaya hukum dan nilai kearifan.

Sebagai penutup, Pak Iman juga menjelaskan format surat rekomendasi sanksi yang digunakan oleh Satgas PPKS Unesa. Dimana surat tersebut diisi berdasarkan berita acara dengan mencantumkan data terlapor dan inisial korban, kronologi kasus, serta barang bukti. Jika hanya ada keterangan korban tanpa adanya barang bukti, maka bisa diperkuat dengan asesmen forensik atau pemeriksaan visum. Lalu pada bagian kesimpulan, disebutkan perbuatan terlapor sekaligus undang-undang yang telah dilanggar, serta rekomendasi sanksi dilengkapi dengan landasan hukum. Apabila berkaitan dengan peradilan kode etik, maka perlu adanya penyelarasan dengan kaidah PPKS.

Para peserta tampak antusias untuk bertanya dan saling berbagi pengalaman. Satgas PPKS unsur mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta mengajukan pertanyaan terkait cara menarasikan keterangan korban secara objektif. Menurut Iman, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu integrasi antar pihak dan pengukuran hukum kausalitas.

“Penting untuk mengukur hukum kausalitas antara laporan korban dan rekomendasi sanksi bagi pelaku. Sehingga jika keterangan korban dirasa kurang lengkap atau tidak meyakinkan, maka diperbolehkan untuk menggali informasi dari saksi lain. Walaupun kita berkomitmen untuk pro korban, tapi yang paling utama adalah kebenaran. Jangan sampai termanipulasi oleh cerita korban,” jelas Pak Iman.

Sementara Satgas PPKS Unsur mahasiswa dari Universitas Diponegoro menceritakan sebuah kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampusnya. Pelaku merupakan seorang dokter di rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan kampus. Pada awalnya, pelaku bersikap kooperatif saat pemanggilan pertama. Tetapi pada pemanggilan kedua, keterangan pelaku berbeda. Hal ini dikarenakan pelaku telah menggandeng pengacara untuk mengatasi permasalahannya. Lalu ketika pelaku tersebut akan diberi sanksi, ia justru menggugat pihak kampus. Iman menanggapi kasus tersebut dengan menyatakan bahwa peradilan dari kampus didasarkan pada kode etik, bukan perdata atau pidana. Ketetapan Rektor berdasarkan rekomendasi sanksi, yang mana itu bukan putusan. Sehingga ketika terlapor menggugat, maka diserahkan pada Pemerintah.

Materi 4 : Manajemen Laporan Kasus Kekerasan Seksual

Materi hari kedua pelaksanaan camp nasional ini di bawakan oleh Pak Iman Pasu Purba, SH. MH dan Fahmiatul Ilmiah (Satgas PPKS Unsur Mahasiswa)

Kasus KS tidak hanya berdasarkan laporan tetapi juga berdasarkan pemantauan. Semua diperlakukan sama agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kecemburuan sosial.

Mekanisme menangani pelaporan kasus :

1. Penerimaan laporan

Dalam menerima laporan, buat fasilitas senyaman mungkin. Agar mereka yang mau melaporkan tidak merasa dipersulit. Yang melapor tidak harus korban, tapi boleh pendamping. Sounding rektor untuk memberikan kewenangan terhadap Satgas PPKS dalam menangani kasus.

Dala menerima laporan, Satgas perlu melakukan : Identifikasi korban atau saksi, Penyusunan kronologi KS, Pemeriksaan dokumen atau barang bukti, Inventaris kebutuhan korban, Pemberian informasi terkait hak korban, mekanisme penanganan, risiko yang mungkin dihadapi, dan rencana mitigasi risiko.

2. Pemeriksaan

Sebelum pemeriksaan, perlu ada surat pemanggilan, notulensi, serta surat non-aktif terlapor. Pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor, namun dilakukan secara terpisah dan tertutup (bisa dikakukan secara daring). Perlu menyediakan pendamping dan pemenuhan akomodasi bagi penyandang disabilitas.

3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Satgas PPKS berdiskusi berdasarkan hasil pemeriksaan untuk menentukan kesimpulan, Sretelah itu Satgas PPKS menyusun rekomendasi yang berisi : Pemulihan korban yang berkaitan dengan hal - hal kebutuhan korban yang telah mendapatkan persetujuan korban, Sanksi terhadap pelaku, Tindakan pencegahan keberulangan, Kemudian rekomendasi di berikan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan di tindaklanjuti dalam bentuk tindakan, Jika terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan seksual, maka Satgas PPKS perlu untuk menyusun rekomendasi pemulihan nama baik terlapor, Pemulihan nama baik terlapor bisa di lakukan dengan penerbitan surat permintaan maaf dari Pimpinan Perguruan Tinggi dan / atau pemulihan hak - hak terlapor yang hilang atau di tangguhkan sebagai akibat dari proses pemeriksaan.

4. Pemulihan

Meliputi beberapa tahapan seperti : Persiapan pemulihan (Perlu melakukan assesment terhadap kebutuhan korban agar sesuai degan kebutuhan kondisi yang dialami korban), Perencanaan tindakan pemulihan (Fisik, Psikis, Seksual, dan Sosial) yang perlu di sampaikan ke korban, Pelaksanaan pemulihan (Tindak lanjut dari perencanaa, dimana melakukan pelaksanaan pemulihan yang telah di sepakati bersama dengan korban), Pemantauan pemulihan (Perlunya monitoring proses pemulihan yag telah di lakukan untuk memastikan program pemulihan telah berjalan optimal), Tahap akhir (Melakukan assesment untuk memastikan kondisi korban telah siap kembali).

5. Pencegahan keberulangan

A. Pencegahan dengan pembelajaran :

- Pembuatan buku saku yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh unsur kampus.

- Melakukan edukasi pada setiap individu atau civitas akademika yang dilakukan secara menyeluruh dan masif.

- Mengembangkan metodologi pembelajaran

B. Pencegahan penguatan tata kelola

- Penyempurnaan kebijakan PPKS

- Penyusunan pedoman PPKS (SOP, Pertor, Kode Etik, dll)

- Sosialisasi berkala terkait kebijakan PPKS

C. Pemasangan tanda informasi

- Pencantuman layanan aduan kekerasan seksual yang di sebar dalam bentuk poster, flyer, atau sosial media

- Peringatan anti kekerasan seksual

D. Penguatan budaya komunitas

- Komunikasi, informasi, edukasi berkala tentang PPKS kepada seluruh civitas akademika.

Materi 5 : Trik dan Tips Pendampingan Korban

Materi ketiga di hari kedua pelaksanaan Camp Nasional ini di sampaikan oleh Prof. Dr. Mutimmatul Faidah, S.Ag., M.Ag dan Fadila Dian Wardani (Satgas PPKS Unsur Mahasiswa)

Pentingnya memberikan pendampingan pada korban dengan segera : Mengurangi dampak negatif dari pengalaman traumatis, Menguatkan fungsi adaptif dari korban jangka pendek maupun panjang, Mempercepat proses pemulihan dari korban.

Prinsip dasar mendampingi korban :

Look (Melihat)

“Melihat dengan kasih, penuh perhatian sehingga korban merasa lebih nyaman. Karena korban tentu datang ke Satgas PPKS dengan rasa ketakutan. Jangan dilihat dengan melotot atau penuh intimidasi”

Listen (Mendengar aktif)

Tidak hanya mendengarkan, tapi juga secara aktif mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela perkataan korban. Ketika memberi feedback pun perlu kehati-hatian agar tidak menyakiti perasaan korban. Peran Satgas PPKS untuk korban itu untuk mendengarkan, tetapi kepada pelaku boleh memancing atau menggali informasi secara dalam. Sentuhan tidak masuk pada langkah awal pendampingan korban, karena dapat memicu traumanya kambuh.

Link (Hubungkan)

Menjalin hubungan dengan baik agar korban merasa diterima. Lalu memberikan informasi yang diperlukan oleh korban, seperti hak maupun layanan yang dapat diakses. Menghubungkan korban dengan beberapa alternatif penyedia layanan penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, dukungan juga penting bagi korban dalam masa pemulihan.

Keterampilan Dasar Pendamping :

1. Perilaku non-verbal

2. Kemampuan observasi, membaca perilaku non-verbal korban

3. Mendengarkan aktif

4. Menenangkan korban atau berempati

5. Pro korban

6. Mmapu bekerja atau membenatu tanpa pamrih

7. Memiliki pengetahuan tentang kekerasan seksual dan keterampilan dasar dalam pendampingan.

Pertanyaan Pertama : Korban mengalami pelecehan seksual dari dosen. Lalu diarahkan untuk BAP dengan Satgas PPKS unsur mahasiswa. Bagaimana membangun kepercayaan terhadap korban? Bagaimana menyikapi korban yang responnya santai atau bahkan tertawa? Sampaikan apa yang menjadi kekhawtiran korbn sejak awal. Karena kerahasiaan korban merupakan amanah atau komitmen Satgas PPKS. Bisa didampingi dengan unsur mahasiswa. Kunci kekerasan seksul adalah keterpksaan, dimana korban akan menunjukkan sikap tidak suka. Namun, ketika korban justru bersikap santai bahkan tertawa, maka perlu dipastikan tujuan pelaporan. Untuk mencegah keberulangan, tetap ada pemanggilan dn pemeriksaan terhadap pelaku.

Materi 6 : Building Networking for Zero Sexual Violence

Materi ini di sampaikan oleh Bu Putri Aisiyah, S.Sos., M.Med.Kom. Beliau menjelaskan bahwasannya Satgas PPKS disebut sebagai panasea, padahal aslinya babak belur. Karena melalui berbagai tntangan. Misalnya ketidakpercayaan korban terhadap Satgas PPKS, para dosen, tendik, dan pimpinan kampus yang belum memiliki kesadaran pro korban.

Satgas PPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual berjejaring dengan pihak lain, sehingga tidak berjalan secara mandiri. Tugas Satgas PPKS sangat berat karena berhubungan dengan penanganan diri orang lain. Dimana korban tentunya saat lapor memiliki harapan tertentu, ketika saat lapor harapannya tidak dipenuhi maka ia akan lebih hancur.

Identifikasi pihak-pihak yang perlu diajak berjejaring dengan Satgas PPKS, Para konselor yang mendampingi juga butuh healing, Kita tidak tahu persis apa yang dirasakan oleh korban, tetapi kita harus tetap berpikir rasional agar tidak terpengaruh dan larut secara emosional.

Membangun trust bukan pekerjaan sehari dua hari, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Berjejaring tidak harus dengan menghasilkan uang, kita bisa bertemu atau dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki semangat atau tujuan yang sama.

Materi 7 : Peran Mahasiswa Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Hari ketiga kegiatan Camp Nasional Satgas PPKS Unsur Mahasiswa, pada tanggal 5 Oktober 2023 di Hotel New Start, Trawas, Mojokerto. Materi Bedah Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik ini di sampaikan oleh Bapak Veriyanto Sitohang selaku Kepala Komnas Perempuan.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip :

a. Kepentingan terbaik bagi Korban

b. Keadilan dan kesetaraan gender

c. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

d. Akuntabilitas

e. Independen

f. Kehati - hatian

g. Konsisten, dan

h. Jaminan ketidakberulangan

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual :

a. Mahasiswa

b. Pendidik

c. Tenaga Kependidikan

d. Warga Kampus

e. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridarma.

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi :

a. Membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu : di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, dan / atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.

b. Berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Karakteristik khas dalam pelaporan kasus Perguruan Tinggi :

a. Tidak segera karena khawatir dengan stigma sosial

b. Merasa minim dukungan

c. Ada relasi kuasa antara pelaku korban

d. Ada ancaman serta tekanan

Yang harus kita lakukan dalam pendampingan korban

a. Keselamatan korban

b. Non diskriminasi

c. Persetujuan / informed consen

d. Kerahasiaan (memastikan memberikan kasus tersebut kepada pihak yang rasional dan bisa di pertanggung jawabkan)

Risiko Tugas PPKS :

a. Satuan Tugas PPKS dapat menghadapi konfrontasi dari pengalaman traumatis yang dialami Korban

b. Satuan Tugas PPKS dapat menghadapi situasi yang dinamis, tidak selalu dapat diprediksi

c. Memiliki bias pribadi yang membuat pengalaman korban rasa personal

d. Ancaman keamanan dari terduga pelaku

e. Pelibatan energi dan emosional yag besar sehingga sangat mugkin untuk mempengaruhi kondisi psikologis petugas.

Perawatan diri bagi Satuan Tugas PPKS :

a. Mengelola stress : Work - Life Balance

b. Membuat jadwal harian yang mengatur tidak hanya pekerjaan, namun makam, istirahat dan tidur

c. Belajar menyeimbangan badan kerja dengan kemampuan yang dimiliki

d. Membantu orang lain berbeda dengan menyelesaikan masalah semua orang

e. Makan dan bergaya hidup sehat

f. Edukasi mengenai penanggulangan stres : Emosi VS Masalah

g. Mengenali strategi penanggulangan indivdual

Materi 8 : Cyber Crime Kasus Kekerasan Seksual dan Penanganannya

Materi ini disampaikan oleh Bapak Iman Pasu Purba, SH.MH. Pada kesempatan tersebut beliau menyoal tentang trend kekerasan seksual berbasis digital (digital sex abuse).

Internet user di Indonesia :

- Jumlah pengguna internet di Indonesia per Januari 2023 ini tercatat mencapai 212,9 jt, menurut laporan terbaru dari We Are Social dan Melwater bertajuk “Digital 2023”. (Kompas, 2023)

- Dari 219,9 jt, 170 jt diantaranya adalah pengguna aktif di media sosial

- Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet mencapai 78,19% pada 2023 / menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa.

- Survei Susenas 2021, 62,10% populasi Indonesia (171,26 jt) telah mengakses internet di tahun 2021 (BPS).

Empat Pilar Literasi Digital :

- Digital ETIK

- Budaya Digital

- Keterampilan Digital

- Keamanan Digital

Manusia dan Etika, Kodrat manusia adalah makhluk berakal budi dan makhluk rasional, Naluri manusia ingin meraih kebahagiaan, Kebaikan tertinggi untuk manusia adalah kebahagiaan (Plato), Kebahagiaan adalah aktivitas jiwa yang sifatnya paling mulia (Aristoteles), Kebahagiaan itu hendaknya di raih dengan cara yag beretika.

“Digital Sex Abuse is act of making someone take part in sexual activities, againts their wishes, or without their agreement (Cambridge Distionary)”.

Trend Kasus Digital Sex Abuse :

- Pelaku berkenalan dan komunikasi via IG, WA, Telegram kemudian menjalin relasi sampai pada berkegiatan seksual online yang di dokumentasikan diam diam dan di ancam sebar jika berhenti

- Korban ditawari jadi BA produk tertentu, lalu diminta mengirimkan foto dan vidio telanjang (pelaku lost contact)

- Pelaku dan korban dalam relasi pacaran, kemudian melakukan aktifitas seksual yang di dokumentasikan, setelah itu salah satu mengancam sebar jika putus

- Korban di goda melalui media sosial, lanjut dm, lalu di minta mengirimkan vidio masturbasi tampak wajah, kemudian diancam sebar jika tidak mengirimkan sejumlah uang

Dengan kasus trend digital abuse seperti diatas, maka perlu untuk memerangiya dengan digital etik, diantrnya :

- Perkuat etika, moral, dan spiritualitas pribadi

- Gunakan akal untuk berpikir kritis dan rasional ketika berelasi via platfrom digital

- Menjaga kehormatan dengan menjaga data sensitif yang bernuansa seksualitas

- Tidak memproduksi konten bernuansa pornografi

- Waspada dan bersikap bijaksana menjalin relasi via platfrom digital

- Pastikan keamanan atau perangkat lain yang memuat data berpotensi kekerasan seksual

- Tidak mengirimkan foto atau vidio bernuansa seksual via platfrom digital

- Tidak menyebarkan konten konten yang bernuansa pornografi

- Rasionalisasi nilai kebahagiaan

- Melakukan kampaye anti kekerasan seksual dengan konten konten kreatif dengan menggunakan berbagai media sosial.

Perangkat hukum yan menangani digital sex abuse : UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang PPKS, Permendikbutristek PPKS (Administratif).

Strategi bebas dari digital sex abuse :

- Pahami risiko : Edukasi diri tentang jenis jenis kekerasan seksual digital, seperti penyebaran foto / vidio tanpa izin (revenge porn), peretasan akun, atau pelecehan daring.

- Keamanan akun : Pastikan akun media sosial dan email anda memiliki sandi yang kuat. Aktifkan otentikasi dua faktor untuk meningkatkan keamanan.

- Privasi online : Tetap waspada tentang informasi yang anda bagikan online. Jangan berbagi informasi pribadi yang sensitif dengan orang yang tidak anda percayai sepenuhnya

- Penggunaan aman perangkat : Pastikan perangkat anda (komputer, ponsel, tablet, dll) memiliki perangkat lunak keamanan yang terbaru. Hindari megunduh file / klik tautan dari sumber yang tidak di kenal.

- Jangan merespon pelecehan : Jika anda menerima pesan / ancaman plecehan, jangan merespon. Blokir pengirim dan laporkan ke platfrom yang bersangkutan

- Laporkan : Jika anda menjadi korban kekerasan seksual digital, laporkan ke pihak berwenang dan platfrom media sosial tempat kejadian tersebut terjadi. Mereka dapat membantu mengambil tindakan.

- Dukungan Psikologis : Jika anda merasa terganggu secara emosional atau mental, pertimbangan untuk mencari dukungan dari seorang profesional kesehatan mental

- Bergabung dengan Kelompok Dukungan : Cari kelompok dukungan atau komunitas online yang dapat memberikan dukungan dan sumber daya untuk korban kekerasn seksual digital

- Hak Hukum : Pahami hak hukum anda dan pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang pengacara yang berpengalaman dalam kasus ini

- Hati hati dalam berbagi gambar pribadi : Berpikir 2 kali sebelum membagikan gambar / vidio pribadi dengan seseorang. Pastikan anda memiliki salinan yang aman dan terenkripsi jika anda perlu membagikannya.

Share It On: